Berita-1.com
Madiun - Malam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2023, Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar acara tumpengan dan dialog bersama puluhan insan pers. Bertempat di Pendopo Muda Graha, acara digelar, Kamis (09/02/2023).
Hadir dalam kegiatan, Bupati Madiun Ahmad Dawami, Wakil Bupati Hari Wuryanto, Sekwan Yudi Hartono, Kepala Dinas Kesehatan Agung Tri Widodo, Kasat Pol PP Didik Harianto, Kepala Dinas Kominfo Sawung Rehtomo, beserta staf dan puluhan insan Pers yang bertugas di wilayah Kabupaten Madiun.
Mengawali dialog, Siswo Widodo yang merupakan salah satu jurnalis senior mewakili puluhan wartawan yang hadir menyampaikan beberapa fungsi Pers sesuai undang undang nomor 40 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, salah satu fungsi pers tak lain adalah sebagai kontrol sosial.
"Sesuai UU Pers nomor 40 tahun 1999, pers berfungsi sebagai media informasi, edukasi, hiburan juga sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial disini adalah kritik, kritik yang bersifat konstruktif. Jika ada berita kami yang bersifat kritikan, Pemerintah tak perlu baper (bawa perasaan)," terang Siswo.
Dalam berita yang bersifat kritik konstruktif, lanjut jurnalis kawakan sekaligus dosen komunikasi tersebut, insan pers tujuan utamanya adalah satu, untuk membangun Kabupaten Madiun yang lebih baik. Namun demikian, insan pers wajib objektif dan berimbang. Tak hanya mengangkat berita negatif saja melainkan pencapaian Pemkab yang positif juga.
Menanggapi hal ini, Bupati Madiun tak menampik dengan apa yang disampaikan Siswo Widodo. Menurutnya, justru dengan kritikan lah yang menjadikan Pemerintah akan tumbuh menjadi lebih baik lagi.
"Sebagai pemerintahan, kami paham dengan fungsi pers yang disebutkan tadi, justru dengan kritikan inilah kita akan menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya kritikan tersebut, kita bisa berbenah dan mengevaluasinya. Kalau tidak ada kritikan, ini yang akan menjadikan kita sendiri terlena, lalai dan sombong," tanggap Bupati.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, lanjut Bupati, tak dipungkiri jika terdapat kesalahan-kesalahan kecil. Bahkan, dalam melakukan sesuatu yang baik dan benar pun, pasti terselip celah negatif di dalamnya.
"Dalam menjalankan roda pemerintahan, kita berusaha melakukan 0yang baik dan benar. Meski sudah baik dan benar, pasti ada celah kecil kesalahan di dalamnya. Baik dan benar saja masih ada celah, apalagi kalau buruk dan salah, sudah pasti bubrah," imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Bupati minta kepada seluruh insan pers yang hadir menganggap Dinas yang ada di bumi kampung pesilat ini adalah satu, sebagai Pemerintah Kabupaten Madiun.
"Tentang kerjasama, kami minta rekan-rekan media menganggap setiap OPD itu adalah Pemkab Madiun, tak ada lagi kubu-kubuan, bolo-boloan, OPD timur grup siapa, OPD barat grup siapa, apapun OPD nya, yaitu sebagai Pemerintah Kabupaten Madiun. Bukan karena apa, setiap OPD tidak memiliki kemampuan yang sama, tahun ini saya minta harus ada perubahan, pungkas Bupati.
Menutup dialog, Bupati mengatakan jika saat ini di Kabupaten Madiun sedang direalisasikan proyek KPBU. Tanpa harus berhutang, Kabupaten Madiun bisa membangun dengan skema tersebut. Tak hanya pembangunan awal, selama 10 tahun ke depan tak perlu lagi mikir anggaran perawatan. Pemkab hanya dibebani dengan pembayaran pelayanan saja.
Dengan skema KPBU, menjadi sebuah investment yang cukup besar bagi Pemkab Madiun di tengah inflasi, dalam situasi sulit. Berkat dukungan masyarakat dan optimistis Pemkab, secara perlahan skema KPBU ini juga mulai dilirik daerah-daerah lain. Karena Kabupaten Madiun menjadi yang pertama merealisasikan skema ini, menjadi stimulan bagi Pemda lainnya. Berdatangan ke Madiun untuk mempelajari skema tersebut agar dapat direalisasikan di masing-masing daerah asal.